Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mengungkapkan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Juli ini. Lawatan diplomatik tersebut merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025 lalu.
Informasi strategis ini dibeberkan Ravindra pascamenerima audiensi bilateral dari Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Mr. Shri Sandeep Chakravorty, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
“Hari ini kita menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Bapak Sandeep, dan Beliau menyampaikan berita baik bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan hadir di Indonesia sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo di Januari 2025,” katanya kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menjelaskan, kehadiran PM Modi akan menjadi momentum emas untuk mempertebal kerja sama strategis yang selama ini telah mengakar antara Jakarta dan New Delhi. Beberapa poin utama yang masuk dalam draf pembahasan tingkat tinggi meliputi aspek pelestarian warisan budaya, penguatan ekonomi, ketahanan energi, hingga sektor maritim.
“Hal yang akan dibahas adalah salah satunya kerja sama, mereka ingin melihat cultural heritage seperti Candi Prambanan dan mereka ingin membantu untuk revitalisasi misalnya. Kemudian kerja sama-kerja sama yang sebelumnya telah dibahas di bidang ekonomi, bidang energi, dan bidang maritim,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Rangkaian lawatan PM Narendra Modi pada Juli ini direncanakan bakal diawali dengan agenda formal bersama jajaran eksekutif pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan agenda seremonial politik di legislatif.
“Kunjungan ini akan dilaksanakan pada eksekutif pertama-tama, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pidato di parlemen bersama anggota DPR, DPD, dan juga komunitas hubungan internasional,” pungkasnya.
Salah satu menu diplomasi paling krusial dalam pertemuan ini adalah rencana optimalisasi koridor strategis antara Kepulauan Andaman dan Nikobar (wilayah terluar India) dengan Provinsi Aceh. Secara geografis, Kepulauan Andaman hanya berjarak sekitar 150 kilometer di utara Serambi Mekah dan dipisahkan oleh Selat Malaka serta Laut Andaman.
“Sebagai contoh sejenak itu sedikit bagaimana pengembangan strategis koridor antara Andaman, Nicobar dan Aceh. Karena itu merupakan shipping lane yang dekat dengan Malacca Street dan bagaimana pengembangan koridor maritim tersebut untuk mendorong pertumbuhan pendapatan bilateral misalnya,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Aceh, bersama Pemerintah India kini terus mendorong skema business matching antar-pelaku usaha guna memotong jalur logistik konvensional menjadi jalur perdagangan langsung. Tak hanya unggul dari segi jalur pelayaran internasional, kawasan perbatasan laut ini juga menyimpan potensi energi fosil yang luar biasa melimpah melalui Blok Andaman, yang kini tengah memikat perhatian investor migas dunia terkait model pengelolaan bersama di wilayah perbatasan.
sumber : Fraksi Golkar
