Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa sinergi yang erat antara jajaran eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi fondasi krusial. Kolaborasi ini dinilai berhasil menjaga kesehatan fiskal serta kredibilitas instrumen keuangan negara. Hal tersebut dipaparkan Menkeu saat memberikan Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (14/7).
Ia melayangkan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi di parlemen atas catatan, kritik konstruktif, serta dukungan politik terhadap draf RUU P2 APBN 2025. Purbaya menilai setiap butir pandangan fraksi berperan penting sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara ke depan.
“Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan,” ujarnya di hadapan sidang paripurna.
Ia menambahkan, keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan buah dari pengawasan ketat legislatif. Pencapaian ini mengonfirmasi kepatuhan administrasi fiskal terhadap regulasi yang berlaku.
“Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,” urainya menjelaskan akuntabilitas anggaran.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dalam menjaga kredibilitas kas negara terbukti ampuh mempertebal kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sentimen positif ini terkonfirmasi dari keputusan lembaga pemeringkat global Standard & Poor’s (S&P) yang resmi mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil.
“Kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintahan dan DPR RI, kemarin lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil,” ungkapnya membeberkan indikator makro global tersebut.
Menutup pidato resminya, Menkeu Purbaya berharap koordinasi taktis bersama parlemen terus dirawat secara berkesinambungan. Dengan demikian, APBN dapat dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkeadilan demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.
sumber : Kemenkeu RI
