Jakarta, PR Politik – Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih kian kokoh dengan resmi diluncurkannya Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII). Wadah ini dibentuk untuk menghimpun serta memperkuat peran para pengawas internal dalam menjaga muruah profesi, selaras dengan konsep Zona Integritas yang selama ini digaungkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Dalam peluncurannya, Menteri Rini menekankan tiga nilai fundamental yang wajib dimiliki setiap auditor, yakni integritas, independensi, dan kompetensi. Ia menegaskan bahwa profesi pengawas harus berdiri di atas landasan kehormatan dan tanggung jawab moral yang tinggi.
“APII diharapkan menegakkan integritas tanpa kompromi di mana dalam setiap proses audit, investigasi, maupun rekomendasi perbaikan, integritas harus berdiri di atas segala kepentingan,” tegasnya dalam acara Peluncuran Resmi APII di Jakarta, Senin (23/2).
Menteri Rini menjelaskan bahwa peran pengawas internal saat ini telah bertransformasi. Pengawasan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai watchdog yang fokus mencari kesalahan, melainkan harus berevolusi menjadi mitra strategis (strategic partner) bagi organisasi.
Melalui pendekatan audit berbasis risiko, pengawas diharapkan mampu memetakan area yang berdampak signifikan dan memberikan rekomendasi konstruktif. Hal terpenting adalah kemampuan pengawas untuk berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning) guna mencegah potensi masalah sejak awal.
“Lebih dari itu, APII harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi tata kelola pemerintahan dan korporasi, melalui rekomendasi yang konstruktif, sistem peringatan dini, dan perbaikan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kehadiran APII juga diharapkan dapat mendukung kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Dengan profesionalisme yang berbasis pada standar global, APII diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang objektif dan kredibel.
Menteri Rini menutup arahannya dengan menekankan bahwa muara dari pengawasan yang kuat adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi pemerintah dan keberlanjutan organisasi. Ketika pengawasan kuat, objektif, dan kredibel, maka tata kelola akan semakin dipercaya,” pungkasnya.
sumber : Kemenpan RI
