Jakarta, PR Politik – Akselerasi transformasi digital di tubuh birokrasi pemerintahan dipastikan tidak dapat berjalan maksimal jika hanya ditopang oleh pemerintah secara tunggal. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh ekosistem, mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan guna mewujudkan layanan publik yang terintegrasi, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa esensi utama dari transformasi digital adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bekerja sebagai satu kesatuan utuh. Pendekatan ini ditujukan untuk mempermudah akses layanan publik agar lebih sederhana, aman, serta tepercaya bagi seluruh lapisan warga, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di kawasan terpencil.
“Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya,” ujar Menteri Rini saat membuka gelaran Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8).
Ia menekankan bahwa arsitektur pelayanan publik harus dirancang berbasis perjalanan hidup masyarakat (life-event), alih-alih terkotak-kotak oleh batas kewenangan administrasi antar-instansi. Oleh sebab itu, pelibatan kelompok penyandang disabilitas, lansia, warga berpenghasilan rendah, serta masyarakat dengan keterbatasan akses digital menjadi syarat mutlak sejak tahap awal perancangan sistem.
Guna menyatukan ekosistem yang sebelumnya terfragmentasi, pemerintah tengah mematangkan pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI). Fondasi digital nasional ini mencakup integrasi identitas digital, sistem pertukaran data yang aman, gerbang pembayaran digital, hingga pemanfaatan analisis big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Melalui infrastruktur bersama ini, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kanal layanan mereka tanpa perlu membangun aplikasi atau sistem baru yang berdiri sendiri.
Implementasi konkret dari fondasi digital bersama ini telah diterapkan pada digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kini menjangkau 38 provinsi serta 152 kabupaten/kota. Sebanyak 67 persen dari total wilayah implementasi berada di luar Pulau Jawa, melayani sekitar 111 juta jiwa atau setara 36,6 juta rumah tangga penerima manfaat.
Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data antar-lembaga terbukti memangkas durasi proses verifikasi kelayakan penerima bansos secara drastis—dari yang semula memakan waktu 75 hingga 200 hari menjadi hanya satu menit hingga enam jam. Selain efisiensi waktu, biaya administrasi per transaksi yang sebelumnya menyentuh Rp150 ribu berhasil ditekan hingga sekitar Rp10 ribu atau bahkan lebih rendah.
“Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dikurangi, dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia mewanti-wanti agar lompatan teknologi tidak menciptakan jurang kesenjangan digital baru di tengah publik. Untuk itu, pemerintah mengadopsi pendekatan omnichannel yang menggabungkan kanal digital jarak jauh, kios mandiri, layanan bergerak (mobile service), hingga pusat pelayanan tatap muka langsung.
“Yang harus disatukan bukanlah kanal pelayanannya, melainkan proses bisnis, data, dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang mereka pilih,” jelasnya.
Mengakhiri pengarahannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pelaku industri teknologi, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga mitra pembangunan global—untuk aktif terlibat dalam menyusun arah transformasi digital Indonesia. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan bahwa inovasi teknologi yang dikembangkan senantiasa berorientasi pada pemerataan akses dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sumber : Kemenpan
