Jakarta, PR Politik – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam putusannya, MK memerintahkan pemerintah untuk menjamin pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP, atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta, sebagai bagian dari program wajib belajar sembilan tahun.
Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, menyambut baik putusan tersebut dan menilai langkah MK sebagai terobosan penting dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
“Putusan MK ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Nilam, Senin (2/6/2025).
Menurut legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu, keputusan MK tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera mengimplementasikan putusan MK tersebut secara optimal.
“Kita perlu memastikan bahwa semua siswa dapat menikmati pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Selain akses, Nilam juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan nasional. Menurutnya, keberadaan pendidikan gratis tidak boleh mengesampingkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru.
Ia berharap putusan MK ini dapat menjadi momentum strategis untuk membenahi sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh, dengan fokus pada pemerataan kualitas dan pemenuhan hak dasar warga negara di bidang pendidikan.
“Tidak hanya memastikan bahwa pendidikan dasar gratis, tapi pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri,” tegasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
