Jakarta, PR Politik (28/11) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyoroti tantangan mendasar dalam reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meski upaya reformasi telah berjalan, ia menilai perubahan fundamental masih terhambat oleh persoalan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan.
“Sebenarnya reformasi di tubuh kepolisian sudah berjalan, tapi ada persoalan di kultur yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh gaya hidup dan model kepemimpinan,” ungkap Nasir usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Sumatera Barat di Padang, Senin (25/11/2024).
Ia mengutip pernyataan Kapolri bahwa “ikan busuk berasal dari kepala” untuk menegaskan pentingnya pembenahan di tingkat pimpinan. Menurutnya, keteladanan dari pucuk pimpinan akan mendorong loyalitas dan profesionalisme di kalangan anggota kepolisian.
“Kalau pimpinan mampu memberikan keteladanan, kami percaya anggota kepolisian yang berada di bawah kepemimpinan tersebut pasti akan loyal dan tidak berbuat aneh-aneh,” tegas Nasir.
Politisi PKS ini juga merespons wacana pemindahan Polri di bawah kementerian. Ia menilai gagasan tersebut belum relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini.
“Memang benar ada beberapa negara yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian, tapi di Indonesia, itu belum bisa dilakukan, bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Nasir.
Menurutnya, sejumlah kendala seperti pembangunan hukum yang belum matang, budaya hukum yang lemah, kesulitan ekonomi masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi alasan utama gagasan tersebut sulit direalisasikan.
“Memposisikan polisi di bawah kementerian tertentu justru adalah tindakan bunuh diri. Untuk saat ini, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden adalah langkah yang tepat,” tambahnya.
Baca Juga: Amin Ak Dukung Audit Kualitas BBM di Seluruh SPBU untuk Perlindungan Konsumen
Nasir juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upaya reformasi hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran presiden dalam memastikan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Presiden sangat diharapkan berada di garda depan untuk memimpin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” jelasnya.
Nasir turut menyoroti perlunya konsistensi dalam memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melanggar hukum, baik melalui mekanisme kode etik maupun pidana.
“Kepemimpinan dan sistem yang dibangun harus mampu menghadirkan Polri yang presisi, kredibel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” tutupnya.
Pernyataan Nasir Djamil mencerminkan harapan masyarakat agar reformasi Polri dapat melahirkan institusi yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan prinsip keadilan.
Sumber: fraksi.pks.id
