Jakarta, PR Politik – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) resmi memulai langkah modernisasi sistem pengamanan internal melalui sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 4 Tahun 2025. Agenda ini dibarengi dengan pengenalan aplikasi Security Clearance sebagai upaya memperkuat proteksi institusi berbasis teknologi informasi.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan RI, Marsekal Pertama TNI Toni Setiawan, di Gedung Pierre Tendean, Jakarta, Kamis (5/3). Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa regulasi baru ini merupakan respons terhadap dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.
“Persekjen Nomor 4 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Regulasi ini dilatarbelakangi oleh dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Pengembangan aplikasi Security Clearance menjadi poin krusial dalam sosialisasi ini. Sistem digital tersebut dirancang untuk menggantikan mekanisme konvensional guna memastikan proses verifikasi personel dan akses keamanan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Sosialisasi ini turut menghadirkan Kabag Pam Roum Setjen Kemhan, Kolonel Pom Kadek Jaya Kusumantara, yang membedah substansi regulasi, serta paparan teknis dari pihak PT. Tirta Mega Karya mengenai penggunaan aplikasi terkait.
Implementasi sistem ini diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemhan. Tujuannya adalah menciptakan standar pengamanan yang seragam dan optimal guna melindungi aset serta informasi rahasia negara dari berbagai ancaman di era digital.
“Pengembangan aplikasi Security Clearance menjadi salah satu upaya untuk mendukung penguatan sistem pengamanan berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
sumber : Kemhan RI
