Surabaya, PR Politik – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan instruksi tegas kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) agar tidak memandang remeh tugas pendampingan di seluruh tingkatan. Hal ini ditekankan Mendes Yandri saat membuka acara Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi TPP di Surabaya, Senin (22/12).
Mendes Yandri menyebut peran TPP sangat krusial dalam memastikan arah pembangunan desa dan pemanfaatan dana desa tetap pada jalurnya.
“Pengabdian kita di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan strategis jadi perlu kekompakan kita semua. Maka konsolidasi menjadi relevan karena kalau tidak seirama, bagaimana membangun dari desa bisa kita sukseskan,” ujar Yandri di hadapan 440 peserta di Wyndham Hotel Surabaya.
Mendes Yandri mengingatkan agar profesi pendamping desa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak dijadikan sekadar pekerjaan sampingan. Ia meyakini bahwa kemajuan Indonesia dimulai dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa.
“Saya mohon kepada TPP karena Bapak Ibu adalah ujung tombak Kemendes saya meyakini peran bapak ibu sangat strategis dan sangat menentukan masa depan Indonesia dengan cara membangun desa. Jangan sampai minder atau jangan sebagai pekerjaan ini jadi pelarian atau job sampingan,” imbuhnya.
Selain aspek mentalitas, kepatuhan terhadap aturan terbaru yakni Kepmendesa 294/2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa menjadi poin utama. Ia menjamin bahwa evaluasi terhadap tenaga pendamping akan dilakukan secara profesional tanpa ada praktik pungutan liar.
“Kami sudah komitmen di Kemendes tidak ada jual beli jabatan, sogok menyogok jabatan. Kalau ada TPP yang dievaluasi oleh kami bukan karena ada sogokan tapi ikut aturan dan mau desa semakin baik,” tegas Mendes Yandri.
Di era informasi, para pendamping desa dituntut untuk melek teknologi. Mendes Yandri mendorong TPP memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube untuk mempublikasikan progres dan potensi desa binaan mereka kepada publik.
“Jangan gaptek dengan media sosial. Minimal punya Tiktok atau Instagram atau Twitter atau YouTube sebagai sarana untuk mempublikasikan tentang desanya kepada publik. Tidak ada ceritanya publikasi dibatasi karena semua bisa diupload di dunia maya tapi tetap hati-hati juga bermain sosmed harus bijak maka penting peningkatan kapasitas,” pesannya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi kementerian, antara lain Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PEI Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, serta Staf Khusus kementerian. Melalui konsolidasi ini, diharapkan seluruh jenjang pendampingan mulai dari desa hingga provinsi dapat berjalan secara harmonis dan terkendali.
sumber : Kemendesa RI
