Jakarta, PR Politik – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras tindakan militer sepihak Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan yang dilakukan melalui operasi gabungan udara dan laut ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan damai antara Iran dan Uni Eropa yang digelar di Swiss.
“Lebih dari sekadar serangan fisik, insiden ini merupakan tamparan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme dan penyelesaian damai melalui diplomasi. Terlebih, serangan dilancarkan bersamaan dengan pertemuan diplomatik antara delegasi Iran dan Uni Eropa di Swiss menandakan penolakan terang-terangan terhadap ruang dialog,” tegas Mardani dalam pernyataannya, Minggu (22/6/2025).
Serangan militer Amerika Serikat ke Iran dilaporkan terjadi pada pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Waktu tersebut diketahui bersamaan dengan waktu serangan militer Israel terhadap wilayah Iran, yang semakin memicu kekhawatiran akan potensi pecahnya konflik regional yang meluas dan meningkatnya risiko perang terbuka di kawasan Timur Tengah.
Dalam operasi tersebut, militer Amerika menggunakan enam bom penghancur bunker GBU-57 yang diarahkan ke fasilitas nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Selain itu, serangan dilengkapi dengan tembakan dari kapal selam militer AS yang menembakkan setidaknya 30 rudal Tomahawk ke sejumlah target strategis di wilayah Iran.
Mardani menilai tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut sebagai langkah yang merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional, serta memperburuk situasi geopolitik yang sudah rapuh di kawasan.
“Serangan ini menjadi pengingat penting bahwa parlemen di seluruh dunia memiliki peran strategis dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian,” lanjut Anggota Komisi II DPR RI ini.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak boleh bergantung pada kekuatan militer, melainkan harus bertumpu pada jalur diplomasi dan peran aktif parlemen.
“Kekuatan militer tidak boleh menjadi alat utama dalam menyelesaikan sengketa internasional. Justru parlemen dan diplomasi parlementer harus menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan antarnegara dan mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan,” tutup Mardani.
Sumber: fraksi.pks.id
