Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI melalui Anggota Komisi VIII, Sudian Noor, menyampaikan sejumlah catatan penting menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Pada prinsipnya, Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian, mulai dari kesiapan petugas, pengadaan koper jemaah, kapasitas hotel, hingga jarak akomodasi jemaah dari Masjidil Haram.
Sudian Noor secara khusus menyoroti adanya penambahan kawasan pemondokan di wilayah Aziziyah yang dinilai memiliki jarak lebih jauh dibandingkan kesepakatan awal.
“Namun dalam perkembangan terbaru, muncul tambahan kawasan pemondokan di Aziziyah dengan jarak kalau normalnya di maps itu 8,5 kilometer, mungkin sampai 13 kilometer atau 14 kilometer. Tentu hal ini tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan,” ujar Sudian.
Menurutnya, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi jemaah, terutama bagi lanjut usia dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
Lebih lanjut, Sudian meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait skema penempatan jemaah di lokasi yang lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya kompensasi atau penyesuaian biaya.
“Kami menanyakan apakah ada skema kompensasi atau penyesuaian biaya bagi jemaah yang ditempatkan di kawasan tersebut. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” tegasnya.
Fraksi PAN menekankan bahwa seluruh aspek pelayanan haji harus memperhatikan prinsip keadilan, kenyamanan, serta kepastian bagi seluruh jemaah. Evaluasi terhadap berbagai catatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 2026 agar berjalan lebih optimal.
