Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edison Sitorus, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami Ibu Saudah. Ia menilai peran kementerian selama ini masih sebatas menghasilkan rekomendasi, sementara dampak nyata bagi korban belum terlihat secara konkret.
Pernyataan tersebut disampaikan Edison dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa negara seharusnya hadir secara langsung dalam setiap kasus pelanggaran HAM, bukan hanya melalui pernyataan normatif tanpa tindak lanjut di lapangan.
“Saya melihat selama ini yang muncul hanya rekomendasi. Belum ada bukti konkret yang benar-benar dirasakan oleh korban,” tegas Edison dalam rapat tersebut.
Ia kemudian mempertanyakan langkah konkret yang telah ditempuh Kementerian HAM dalam mengawal kasus yang menimpa Ibu Saudah, termasuk mekanisme perlindungan korban serta upaya pemulihan hak-hak yang diduga telah dilanggar. Menurutnya, tanpa adanya tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam penegakan HAM akan terus menurun.
Edison juga menyoroti pentingnya penguatan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), khususnya terkait kewenangan penyidikan agar penanganan perkara tidak berhenti pada rekomendasi semata. Ia menyebut Fraksi PAN mendorong revisi Undang-Undang HAM guna memperkuat daya paksa lembaga penegak HAM dalam menyelesaikan berbagai kasus serupa di masa mendatang.
Selain aspek kelembagaan, Edison turut mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian HAM sebanding dengan hasil kerja yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya para korban pelanggaran HAM yang menanti keadilan.
“Anggarannya cukup besar, tentu harapannya kerja di lapangan juga maksimal dan terasa hasilnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Edison menegaskan bahwa kasus Ibu Saudah perlu dijadikan momentum evaluasi bagi Kementerian HAM dalam merumuskan strategi ke depan. Ia berharap penanganan pelanggaran HAM tidak berhenti pada laporan dan rekomendasi administratif, melainkan mampu menghadirkan keadilan serta pemulihan hak korban secara nyata.
