Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menegaskan bahwa upaya penertiban pelanggaran tata ruang dan perizinan di Bali tidak seharusnya dipersepsikan sebagai hambatan maupun ancaman terhadap iklim investasi. Menurutnya, langkah tersebut justru diperlukan untuk memastikan pembangunan di Pulau Dewata berlangsung secara tertib, legal, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat.
Senantara menekankan bahwa Bali tetap terbuka bagi para investor. Namun, investasi yang diharapkan masuk ke Bali adalah investasi yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.
“Kita menginginkan investor yang masuk ke Bali itu investor yang memahami tentang Bali, yang bisa membangun Bali ke depan, yang bisa menjaga Bali. Bukan investor yang hanya menginginkan kepentingan ekonomi yang ada di Bali,” kata Senantara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut juga menyampaikan dukungannya terhadap kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali yang saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap berbagai dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di sejumlah wilayah di Bali.
Menurut Senantara, pembentukan Pansus TRAP memiliki landasan hukum yang kuat dan keberadaannya sangat diperlukan untuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya tentu sangat mendukung keberadaan dan kerja Pansus TRAP yang ada di Bali. Hukumnya sudah jelas dibentuk oleh DPRD Provinsi Bali, bahkan masa kerjanya diperpanjang karena banyaknya pelanggaran tata ruang yang ditemukan,” ujarnya.
Ia menilai penegakan aturan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Bali. Karena itu, seluruh pihak perlu mendukung upaya pengawasan agar pembangunan tidak mengabaikan aspek lingkungan, budaya, maupun tata ruang yang telah ditetapkan.
Senantara berharap Bali tetap mampu mempertahankan identitas dan karakter khas yang selama ini menjadi kekuatan utama daerah tersebut, baik dari sisi adat istiadat, tradisi, maupun budaya.
“Saya menginginkan Bali tetap ajeg. Ajeg adatnya, ajeg tradisinya, dan tentu juga ajeg budayanya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Senantara menegaskan bahwa investor yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai aturan tidak memiliki alasan untuk merasa khawatir terhadap proses penertiban yang sedang dilakukan. Menurutnya, pengawasan dan penegakan aturan justru dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kalau tidak melanggar, ngapain takut? Yang harus kita dorong adalah investasi yang menghormati aturan dan memberikan manfaat bagi Bali,” katanya.
Secara khusus, Senantara menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan yang saat ini menjadi perhatian publik, termasuk yang berkaitan dengan proyek Bali Turtle Island Development (BTID). Ia meminta agar seluruh dugaan pelanggaran yang ada diproses secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pelanggaran yang sedang diproses melalui jalur hukum harus dihormati. Tidak boleh ada aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan baru sebelum ada kejelasan hukum,” ujarnya.
Menurut Senantara, masa depan Bali harus dibangun melalui keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap adat dan budaya lokal. Karena itu, penegakan tata ruang dan perizinan perlu menjadi komitmen bersama agar Bali tetap menjadi tujuan investasi yang menarik tanpa kehilangan identitas budayanya.
Ia menegaskan bahwa yang harus dijaga bukan hanya keberlangsungan investasi saat ini, tetapi juga masa depan Bali sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi bagi generasi mendatang.
“Yang kita jaga bukan hanya investasi hari ini, tetapi juga masa depan Bali untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya.
