Yogyakarta, PR Politik – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait penanggulangan bencana, termasuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dan menyoroti tantangan besar dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.
“Yogyakarta adalah daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Dari letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gempa bumi, hingga tsunami, semua jenis bencana ada di sini. Oleh karena itu, kunjungan kami kali ini bertujuan untuk menguatkan penanganan bencana melalui lembaga terkait, terutama BNPB dan BPBD,” ujar Abdul Wachid di Yogyakarta, Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, meskipun BNPB memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, peraturan yang ada saat ini, yakni UU No. 24 Tahun 2007, masih belum cukup untuk menangani bencana secara komprehensif.
“Kami melihat adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi undang-undang terkait bencana. Kami sudah merencanakan untuk segera mengajukan RUU terkait bencana, setelah menyelesaikan pembahasan mengenai UU Haji dan Keuangan Haji. Kami berharap pada tahun 2026, revisi ini dapat segera terlaksana,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain itu, Abdul Wachid mengungkapkan bahwa BPBD Yogyakarta masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mitigasi bencana dan keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran.
“Banyak yang harus dibenahi, termasuk mitigasi yang belum berjalan optimal. Ketika bencana terjadi, mereka juga kesulitan memberikan bantuan karena keterbatasan dana yang ada. Ini adalah tantangan besar yang harus segera diatasi,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di BPBD Yogyakarta agar penanggulangan bencana di masa depan lebih efektif.
“Kami sangat mendukung penguatan SDM di daerah ini. Dengan kesiapan yang lebih baik, kami harap penanganan bencana bisa lebih optimal,” tambahnya.
Mengenai anggaran, Komisi VIII DPR RI telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan adanya anggaran yang lebih tepat sasaran dalam penanggulangan bencana.
“Anggaran untuk penanggulangan bencana yang lebih efisien akan segera disiapkan dalam 2-3 bulan ke depan. Dengan pemerintahan yang baru, kami optimistis anggaran yang lebih baik dapat segera terealisasi,” pungkas Abdul Wachid.
Sumber: fraksigerindra.id
