Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat respons kesehatan di tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia pada anak di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sikap Komisi IX DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan akibat ISPA Karhutla
Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026, termasuk 26.545 kasus pada balita. Kondisi tersebut, menurutnya menunjukkan bahwa dampak karhutla sudah nyata dirasakan masyarakat dan membutuhkan respons kesehatan yang lebih terukur.
“Ketika jumlah kasus ISPA pada anak meningkat, kita tidak bisa lagi melihat karhutla hanya sebagai persoalan lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kesiapan layanan dan pelindungan kelompok rentan,” ujarnya, Senin (28/9).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan puskesmas dan rumah sakit di daerah terdampak memiliki kesiapan menghadapi peningkatan pasien dengan gangguan pernapasan. Pemantauan tren penyakit juga penting untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan intervensi lebih cepat.
“Jangan menunggu fasilitas kesehatan penuh baru bertindak. Pemerintah harus membaca data kasus secara berkala dan memastikan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan rujukan siap,” katanya.
Pelindungan Kelompok Rentan dan Protokol Kesehatan Sekolah di Area Karhutla
Ia meminta pelindungan khusus diberikan kepada balita, anak dengan asma dan penyakit pernapasan, anak dengan penyakit jantung tertentu, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya.
Selain layanan kesehatan, menurutnya pelindungan anak di lingkungan sekolah juga harus disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.
“Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di luar ruangan harus dikurangi. Sekolah perlu mengikuti indikator kualitas udara dan memiliki protokol yang jelas agar kesehatan anak tidak dipertaruhkan,” ujarnya.
Edukasi Informasi Publik dan Imbauan Kewaspadaan bagi Orang Tua
Netty juga mendorong pemerintah memperkuat penyampaian informasi publik mengenai kualitas udara dan risiko kesehatan.
“Masyarakat harus mendapatkan panduan yang jelas mengenai kapan perlu membatasi aktivitas di luar rumah dan kapan harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan,” katanya.
“Orang tua jangan menunggu kondisi anak memburuk. Jika muncul sesak napas, batuk yang menetap, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, segera periksakan ke fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Penanganan Dampak Kesehatan Karhutla
Menurutnya penanganan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.
“Kita tidak cukup hanya memadamkan api. Kita juga harus memadamkan dampaknya sebelum menjadi beban kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama anak-anak,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
