Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut Oleh Soleh, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran menyusul meninggalnya lima peserta selama pelaksanaan Latsarmil.
“Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Pertahanan yang melakukan evaluasi serta menghentikan program Latsarmil dan menggantinya dengan pendidikan bela negara dan manajerial. Ini merupakan keputusan yang tepat dan responsif terhadap berbagai masukan serta evaluasi yang berkembang,” kata Oleh Soleh.
Legislator Fraksi PKB itu menilai latihan dasar kemiliteran tidak relevan dengan tugas dan fungsi calon manajer Kopdes Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Menurutnya, para calon pengelola koperasi justru membutuhkan penguatan kapasitas di bidang manajemen, kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta pengembangan usaha koperasi.
“Latihan dasar kemiliteran memang tidak cocok bagi calon manajer koperasi yang nantinya akan mengurusi pengelolaan koperasi. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan manajerial yang kuat agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Oleh Soleh menambahkan, pendidikan bela negara tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa. Namun, materi yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab peserta sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa dan sektor perikanan.
“Pendidikan bela negara dan manajerial sangat dibutuhkan. Selain membangun karakter dan rasa cinta tanah air, program tersebut juga tidak memberatkan calon manajer Kopdes sehingga mereka dapat fokus mempersiapkan diri menjalankan tugasnya di lapangan,” lanjutnya.
Meski demikian, Oleh Soleh mengingatkan agar kebijakan Kemhan tidak berhenti pada pergantian nama program semata. Ia menegaskan substansi pelatihan, metode pembelajaran, hingga sistem pelaksanaannya harus diperbaiki secara menyeluruh agar benar-benar sesuai dengan tujuan pembentukan sumber daya manusia pengelola koperasi.
“Perubahan ini jangan hanya sebatas perubahan nama. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa,” tegas Oleh Soleh.
Ia berharap perubahan tersebut mampu menghasilkan calon manajer Kopdes Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih yang memiliki kompetensi lebih relevan dalam mengelola koperasi secara profesional, produktif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa maupun nelayan.
