Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk segera menuntaskan persoalan legalitas lahan perkebunan sawit yang belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).
“Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat sekitar 194 badan hukum yang hingga kini belum memiliki HGU. Ini tentu harus segera diatasi,” tegas Rifqi—sapaan akrab Rifqinizamy—dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penertiban terhadap 2,5 juta hektare lahan sawit tak bersertifikat HGU dalam 100 hari pertama masa kerjanya.
Menanggapi hal itu, Rifqi mendorong agar target ambisius tersebut segera diimplementasikan secara konkret. Ia menekankan pentingnya penertiban tidak hanya untuk menegakkan kepastian hukum pertanahan, tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perkebunan.
“Langkah ini penting dalam penegakan hukum sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kita tidak bisa terus membiarkan situasi ini berlarut-larut,” ujarnya.
Rifqi juga menyoroti perlambatan program kerja Kementerian ATR/BPN akibat keterbatasan anggaran. Meski begitu, ia mengapresiasi langkah kementerian yang telah mendapatkan dukungan pinjaman dari Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).
“Ini penting bagi kita semua untuk mengejar target agar capaiannya maksimal di triwulan kedua dan ketiga tahun ini,” tutup legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.
Dengan percepatan penertiban lahan sawit tanpa HGU, DPR berharap ada kepastian hukum yang berdampak positif bagi tata kelola agraria nasional dan keuangan negara.
Sumber: fraksinasdem.org
