Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Ia menilai langkah tersebut patut dihormati, namun mendesak pemerintah untuk memberikan atensi yang setara terhadap peningkatan gaji dan tunjangan para guru di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan menaikkan apresiasi bagi aparatur pertahanan tentu telah melewati pertimbangan yang komprehensif. Kendati demikian, pembenahan nasib finansial tenaga pendidik tidak boleh ditunda lagi mengingat masih banyak guru yang hidup di bawah garis keterbatasan.
“Kenaikan tukin TNI tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Kami tidak mempersoalkan kebijakan itu. Tetapi kami juga berharap gaji maupun tunjangan guru segera dinaikkan, karena masih banyak guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi,” ujarnya, Selasa (4/8).
Legislator asal PKB ini menegaskan bahwa reformasi kesejahteraan guru harus diposisikan sebagai skala prioritas nasional. Guru tidak boleh lagi ditempatkan dalam narasi pengabdian semata tanpa diimbahi dengan penghargaan finansial yang berkeadilan dan layak.
“Guru adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar memenuhi hak mereka, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa,” tuturnya.
Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut turut memaparkan komparasi data regional, di mana tingkat kesejahteraan guru di tanah air tercatat masih tertinggal jauh di belakang sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Kalau kita melihat negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam, kesejahteraan guru mereka jauh lebih baik dibandingkan guru-guru kita di Indonesia. Karena itu Komisi X berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, baik gaji maupun tunjangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kualitas luaran sistem pendidikan sebuah negara memiliki korelasi linear dengan kualitas hidup para pengajarnya. Ia memandang ruang fiskal negara pada dasarnya masih sangat akomodatif untuk mendongkrak kesejahteraan guru, asalkan serapan alokasi anggaran pendidikan 20 persen di APBN tidak habis habis untuk proyek fisik maupun birokrasi administratif.
Mantan Anggota DPRD NTB itu memercayai bahwa Presiden pada dasarnya menaruh keberpihakan pada isu ini. Oleh karena itu, tantangan krusial saat ini berada di level eksekutor untuk menyegerakan regulasi tertulis.
“Presiden sebenarnya sudah punya arah ke sana. Tinggal sekarang regulasi ini oleh kementerian teknis disiapkan, sementara Kementerian Keuangan juga harus melihat komponen regulasi yang menjadi payung hukum untuk peningkatan kesejahteraan guru,” pungkasnya mengakhiri wawancara.
sumber : Fraksi PKB
