Jakarta, PR Politik – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mencatat realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp506 triliun. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa posisi realisasi pembiayaan tersebut masih berjalan sesuai target (on track) dan selaras dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu dalam agenda Konferensi Pers APBN Kita yang digelar di Jakarta, Jumat (18/9).
“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” ungkapnya.
Di tengah tingginya gelombang ketidakpastian ekonomi global, performa pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Ketahanan pasar keuangan nasional ini terjaga berkat koordinasi presisi serta sinergi berkelanjutan antara Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI).
Keunggulan SBN Indonesia tercermin dari yield spread terhadap US Treasury yang relatif rendah dibanding negara berkembang (emerging markets) lainnya, yakni berada di kisaran 217 basis poin (bps). Angka ini tercatat lebih kompetitif dari Filipina, Brasil, maupun India.
“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelasnya.
Ketertarikan investor global juga terlihat pada ceruk pasar perdana, dengan rasio penawaran yang masuk (bid to cover ratio) pada lelang Surat Utang Negara (SUN) mencapai 1,88 kali dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menyentuh angka 2,53 kali.
Selain postur pembiayaan utang, pemerintah terus mengeksekusi pembiayaan investasi melalui skema below the line APBN. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi telah tersalurkan sebesar Rp62,6 triliun guna menopang sektor perumahan, pendidikan, ketahanan pangan, pertanian, dan infrastruktur.
Suntikan dana tersebut disalurkan kepada sejumlah badan dan lembaga pengelola, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup. Apalagi kita sekarang mau masuk kepada siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang,” terangnya.
Pada sektor perumahan, program FLPP menyerap alokasi sekitar Rp11 triliun dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah bernilai total Rp17,4 triliun di 35 provinsi.
Sementara pada sektor pendidikan, tambahan dana abadi senilai Rp15 triliun disuntikkan ke LPDP, yang kini telah mendanai 20.792 penerima beasiswa langsung serta lebih dari 37.000 penerima manfaat melalui jalur kolaborasi program.
Adapun pembiayaan pada Perum Bulog difokuskan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) demi menstabilkan harga pasokan pangan warga, sedangkan LMAN mengoptimalkan pembebasan lahan bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional.
sumber : Kemenkeu
