Nabire, PR Politik – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai langkah strategis dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui Workshop I penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional (Renja Subnas) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Nabire, Kamis (12/2). Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan dokumen operasional yang realistis dan sesuai dengan keunikan geografis Papua Tengah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menyatakan bahwa workshop ini menjadi fondasi utama untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kesiapan daerah.
“Workshop I ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan panduan secara terstruktur serta contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” tuturnya.
Papua Tengah tercatat memiliki kekayaan hutan yang masif, mencapai 5,7 juta hektare. Dari total luas tersebut, sekitar 3,6 juta hektare telah ditetapkan sebagai area aksi mitigasi, di mana mayoritas masuk dalam kategori perlindungan High Conservation Value (HCV).
Besarnya cakupan area konservasi ini menempatkan Papua Tengah sebagai kontributor kunci dalam menjaga ekosistem bernilai tinggi di Indonesia. Fokus utama aksi mitigasi ini meliputi:
-
Perlindungan Hutan Alam: Menjaga tegakan hutan yang masih utuh.
-
Regenerasi Hutan: Mendorong pemulihan pada kawasan yang telah terdegradasi.
-
Perhutanan Sosial: Melibatkan masyarakat melalui skema hutan adat.
Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti tantangan pengelolaan di tingkat tapak, termasuk penyesuaian jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari 10 unit menjadi 3 unit akibat pertimbangan kondisi fiskal daerah. Meski demikian, arah spasial tetap berpedoman pada prioritas aksi nasional yang terintegrasi.
Tenaga Ahli Penyusunan Renja Subnas, Mujetahid dan Paulus Mandibondibo, menekankan pentingnya sinkronisasi data spasial dan dukungan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV) yang optimal. Hal ini diperlukan agar setiap capaian penurunan emisi dapat terukur secara transparan dan akuntabel. Workshop ditutup dengan kesepakatan untuk menyelaraskan target mitigasi daerah dengan target nasional sebagai langkah awal penguatan perencanaan hijau di Bumi Cendrawasih.
sumber : Kemenhut RI
