Jakarta, PR Politik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan peran kementeriannya dalam mengawal, mengevaluasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Mendagri menjelaskan bahwa pendapatan keempat DOB ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Kemendagri per 27 Juni 2025, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di keempat DOB masih rendah. Provinsi Papua Tengah mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 48,75%, sedangkan Papua Pegunungan berada di posisi terendah dengan 14,76%. Sementara itu, Papua Selatan merealisasikan 23,17% dan Papua Barat Daya 17,47%.
“Padahal mereka dananya dari pusat. Kenapa? Karena syarat salurnya yang dipersyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi,” ujar Mendagri usai Rapat Panitia Kerja Evaluasi DOB di DPR RI. Untuk mengatasi masalah ini, Mendagri telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu untuk membentuk tim gabungan yang akan memberikan asistensi teknis kepada pemerintah daerah di DOB Papua.
Selain pendapatan, realisasi belanja APBD di empat DOB juga cenderung rendah. Berdasarkan data yang sama, realisasi belanja terendah ada di Papua Barat Daya dengan 11,51%, disusul Papua Tengah (15,98%), Papua Selatan (18,09%), dan Papua Pegunungan (20,25%). Mendagri menyoroti kasus di Papua Tengah, di mana Gubernur berencana merombak kepala dinas sehingga realisasi anggaran menjadi terhambat. Ia mendesak para gubernur untuk segera mengambil keputusan agar realisasi belanja dapat dimaksimalkan, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Dalam hal pembangunan fisik, Mendagri mengungkapkan bahwa pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya menunjukkan kemajuan. Namun, Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi kendala serius dalam penentuan lahan untuk pusat pemerintahan. Mendagri berjanji akan segera menurunkan tim pendamping untuk membantu menyelesaikan masalah penentuan lahan ini.
Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan pejabat dari empat DOB Papua.
sumber : Kemendagri RI
