Bandung, PR Politik – Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik, mengecam keras tindakan penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung yang diduga telah berlangsung selama tiga tahun. Menurut analisisnya, tragedi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikis yang sangat serius, sekaligus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang haram dibiarkan terjadi di bumi Indonesia.
“Kami sangat prihatin dan mengecam keras tindakan penyekapan terhadap seorang perempuan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas kebebasan, martabat, dan hak hidup korban sebagai manusia,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6).
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas sirkuit kasus ini hingga ke akar-akarnya, memburu seluruh pihak yang terlibat membantu kejahatan tersebut, serta menjatuhkan vonis hukuman seberat-beratnya demi menegakkan keadilan normatif.
Selain mendesak kepolisian, tokoh emansipasi ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat horizontal untuk proaktif membantu aparat keamanan dalam melacak keberadaan pelaku, terutama jika masih ada aktor intelektual atau komplotan yang mencoba melarikan diri dari jerat hukum.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu aparat dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Jangan takut melapor apabila mengetahui keberadaan pelaku atau memiliki informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus ini. Perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama,” cetusnya mengunci draf seruan sosial.
Sebagai sayap organisasi yang fokus pada pemberdayaan dan proteksi kaum hawa, Perempuan Bangsa langsung menerbitkan instruksi internal bagi seluruh kader di berbagai daerah. Mereka diwajibkan proaktif melakukan pendampingan hibrida terhadap korban kekerasan, mencakup pemulihan trauma psikologis (trauma healing), bantuan sosial, hingga advokasi hukum gratis di pengadilan.
“Saya meminta seluruh kader Perempuan Bangsa untuk hadir di tengah masyarakat, memperkuat edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan memberikan pendampingan bagi korban agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi proses pemulihan maupun proses hukum,” lanjutnya.
Lebih mendalam, ia menitikberatkan draf mitigasi pada krusialnya fungsi keluarga dalam membentengi anak-anak serta remaja perempuan dari jebakan eksploitasi, kekerasan domestik, maupun ancaman penyekapan. Pengawasan yang sehat dan komunikasi dua arah yang terbuka dinilai sebagai tameng berlapis yang paling efektif di tingkat tapak.
“Keluarga harus lebih peka terhadap lingkungan pergaulan anak, tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, aktivitas keseharian, pekerjaan yang dijalani, hingga hubungan pertemanan maupun hubungan spesial yang dimiliki anak, terutama ketika mereka memasuki usia remaja. Kepedulian dan komunikasi yang baik dalam keluarga menjadi benteng pertama untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan,” tutur legislator Senayan itu membedah formula ketahanan keluarga.
Menutup orasinya, politisi PKB ini mengingatkan bahwa meledaknya kasus berdurasi tiga tahun yang baru terendus ini harus bertindak sebagai alarm keras bagi publik. Fakta ini membuktikan bahwa ancaman predator kekerasan seksual dan fisik berada sangat dekat dengan pemukiman warga namun sering kali tidak terdeteksi akibat rendahnya kepekaan lingkungan.
“Jangan sampai tragedi seperti ini terulang. Kita harus memperkuat kepedulian sosial, keberanian melapor, dan sistem perlindungan terhadap perempuan agar tidak ada lagi korban yang kehilangan kebebasan dan masa depannya akibat tindakan keji semacam ini,” pungkasnya mengakhiri laporannya.
Ketegasan DPP Perempuan Bangsa yang bersih dari formalitas birokrasi kaku ini diharapkan mampu mengerek indeks kepercayaan publik (public trust) terhadap sistem perlindungan anak dan wanita. Langkah pendampingan yang transparan dan akuntabel diproyeksikan andal memotong mata rantai kekerasan di daerah secara berkelanjutan.
sumber : PKB
