Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menyambut baik dan menggarisbawahi poin-poin strategis dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI 2026, Jumat (14/8). PKB menilai pidato tersebut memberikan penegasan krusial bahwa pertumbuhan ekonomi, capaian investasi, serta pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berhenti sebagai sekadar angka capaian, melainkan harus bermuara pada kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan bahwa pilar pandangan Presiden selaras dengan mandat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan prinsip perekonomian sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan serta pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Fraksi PKB turut memberikan apresiasi atas tren positif perekonomian nasional yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada Kuartal I-2026 dan 5,45 persen pada Semester I-2026. Namun, PKB mengingatkan perlunya konsistensi kebijakan agar pemerataan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Terkait realisasi investasi nasional yang mencapai sekitar Rp1.931 triliun pada tahun 2025 (menyerap 2,7 juta tenaga kerja) dan menembus Rp1.010 triliun pada Semester I-2026 (menyerap 1,4 juta tenaga kerja), ia menegaskan bahwa tolok ukur utama investasi berada pada kualitas dampaknya terhadap perekonomian lokal.
“Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia,” tegasnya.
Hal senada berlaku pada program hilirisasi sumber daya alam. Ia mendorong agar agenda hilirisasi tidak sekadar mengandalkan kelimpahan bahan mentah, melainkan fokus membangun struktur industri nasional yang mandiri, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat rantai pasok domestik.
“Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kataya.
Selain sektor investasi dan hilirisasi, PKB menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh nyata bagaimana belanja negara dapat digunakan untuk menggerakkan rantai ekonomi pangan lokal. PKB mendorong agar pelaksanaan MBG terus disempurnakan dari aspek akurasi sasaran, mutu gizi, transparansi anggaran, hingga tata kelola pengawasannya.
Mengakhiri keterangannya, ia menegaskan komitmen Fraksi PKB MPR RI untuk terus mengawal kebijakan pembangunan pemerintah yang selaras dengan kepentingan publik dan amanat konstitusi.
“Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
