Sinjai, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk memperkuat tata kelola dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kolaborasi lintas lembaga ini dirancang agar seluruh fasilitas pendukung di pesisir terkelola secara profesional, memicu pertumbuhan ekonomi lokal, dan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
Sinergi strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa KNMP diposisikan sebagai unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bertindak sebagai offtaker penampung hasil tangkapan nelayan secara terintegrasi.
“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujarnya.
Cakupan Kerjasama KKP-Kemenkop dan Penugasan BUMN
Ruang lingkup kolaborasi antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran data perikanan, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan daya saing koperasi pesisir, serta pembentukan dan operasionalisasi KDKMP sebagai penggerak utama di setiap titik KNMP.
Sementara itu, SKB memberikan mandat penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk mengelola dan mengoperasionalkan KNMP bersama KDKMP. Tugas BUMN ini mencakup penyusunan rencana bisnis operasional, pendampingan tata kelola mandiri oleh koperasi, hingga perluasan akses pemasaran hasil laut ke skala nasional maupun ekspor.
Akselerasi Pembangunan 5.000 Titik Pesisir
KKP mengonfirmasi telah menyelesaikan pembangunan KNMP di 100 lokasi sepanjang tahun 2025, dengan 65 titik di antaranya memasuki tahap uji coba operasional. Program ini ditargetkan mampu menjangkau 5.000 desa nelayan di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2029.
Ia menambahkan, ekspansi infrastruktur akan terus berlanjut secara terukur berdasarkan pemetaan lapangan di kawasan pesisir hingga pulau-pulau terdepan.
“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” pungkasnya.
sumber : KKP
