Semarang, PR Politik – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menghadapi lonjakan arus mudik tahun 2026. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah diprediksi kembali menjadi pusat pergerakan masyarakat, baik sebagai titik asal, tujuan, maupun lintasan utama di Pulau Jawa.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) 2026 di Semarang, Jumat (20/2), Menhub Dudy menyebut kesiapan infrastruktur di wilayah ini menjadi kunci keberhasilan nasional.
“Jawa Tengah memiliki peran sentral dalam menjaga kelancaran pergerakan di Pulau Jawa selama angkutan lebaran. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, manajemen simpul transportasi, serta dukungan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan bersama,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama Kemenhub adalah potensi gangguan pada jalur kereta api akibat banjir di koridor utama Jawa Tengah. Guna mengantisipasi hal tersebut, Kemenhub bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyiapkan langkah darurat.
“Kami juga meminta dukungan dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam pengendalian tata air, penanganan titik genangan di sekitar jalur, serta percepatan respons apabila terjadi kondisi darurat, agar layanan kereta api selama Angkutan Lebaran tetap aman, andal, dan lancar,” tuturnya.
Langkah konkret yang disiapkan meliputi:
-
Penyiagaan patroli dan petugas selama 24 jam pada titik rawan.
-
Normalisasi drainase dan penguatan prasarana di sepanjang jalur KA.
-
Penyiapan material tanggap darurat (AMUS) di lokasi strategis.
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, Jawa Tengah menempati urutan pertama tujuan favorit nasional dengan proyeksi kedatangan mencapai 38,71 juta orang. Sementara itu, potensi penduduk yang keluar dari Jawa Tengah mencapai 16,57 juta orang.
Kabupaten Kebumen diprediksi menjadi salah satu titik tersibuk dengan perkiraan kedatangan 867.000 orang. Menhub pun meminta Pemprov Jateng untuk mempermudah akses pemudik melalui penyediaan angkutan pengumpan (feeder).
“Kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyediakan kemudahan akses bagi pemudik menuju terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara serta layanan angkutan feeder pada simpul-simpul mudik gratis,” lanjutnya.
Menhub meyakini dengan adanya kebijakan flexible working arrangement (FWA) dan pengaturan angkutan barang yang tepat, kepadatan dapat terurai. Penutupan rakor ini dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
“Kami meyakini, dengan kolaborasi yang solid antara Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2026 dapat kita kelola dengan lebih baik dan lebih terukur,” tutupnya.
sumber : Kemenhub RI
