Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, merespons Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa yang baru saja diteken Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa perlindungan dari TNI dan Polri kepada jaksa sebaiknya tidak bersifat permanen.
“Saya kira Presiden punya pertimbangan khusus. Tapi saya berharap ini hanya untuk kurun waktu tertentu, mungkin karena ada tugas khusus yang memerlukan pendampingan,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5).
Menurutnya, jika perlindungan tersebut diberlakukan dalam jangka panjang, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan militeristik dan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang independen.
“Jangan permanen. Kalau saya kira, cukup sementara. Mudah-mudahan tidak dalam jangka panjang, apalagi permanen,” tegasnya.
Sebagai contoh, Hinca menyebutkan penanganan kasus-kasus strategis oleh Kejaksaan seperti Satgas Sawit yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia menduga Perpres ini lahir dari kebutuhan pengamanan terhadap jaksa yang menangani perkara besar dan rawan tekanan.
“Satgas Sawit contohnya, mungkin ini yang dilihat Presiden sebagai kondisi yang memerlukan pengamanan ekstra,” ujarnya.
Hinca menyatakan bahwa Komisi III DPR akan segera memperdalam kebijakan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup bersama Jaksa Agung dan Jampidsus.
“Dalam waktu dekat, kami akan usulkan rapat tertutup di Komisi III. Supaya jelas, Jaksa Agung dan Jampidsus kita hadirkan agar semuanya terang,” tandasnya.
Sebagai informasi, Perpres Nomor 66 Tahun 2025 mengatur bahwa perlindungan terhadap jaksa dapat diberikan oleh TNI dan Polri. Dalam pasal 5 dan 6, Polri memiliki tugas memberikan perlindungan terhadap jaksa dan keluarga mereka, mencakup keamanan pribadi, tempat tinggal, harta benda, hingga kerahasiaan identitas.
Sementara itu, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa TNI memiliki peran dalam memberikan dukungan strategis terhadap institusi Kejaksaan, termasuk pelindungan institusional dan bantuan personel sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara.
Namun hingga kini belum dijelaskan secara rinci teknis pelaksanaan pembagian tugas antara TNI dan Polri dalam konteks pengamanan tersebut. Ketentuan teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung dan Panglima TNI.
Sumber: fraksidemokrat.com
