Jakarta, PR Politik — Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik keputusan pemerintah yang berencana memasukkan mata pelajaran Bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Namun, Hetifah menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki landasan yang kuat — baik dari sisi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya terhadap kebutuhan masa depan siswa.
“Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang saat ini sudah padat,” ujar Hetifah dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, penambahan mata pelajaran baru seperti Bahasa Portugis harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak menambah beban akademik bagi siswa. Di sisi lain, Hetifah mendorong agar kebijakan ini disertai dengan kajian mendalam terkait potensi kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste.
“Dalam pelaksanaannya, program pengajaran bahasa Portugis ini dapat terlebih dahulu diujicobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial-budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste,” ungkapnya.
Hetifah menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual akan membuat pembelajaran Bahasa Portugis lebih relevan dan efektif. Model ini, menurutnya, juga bisa menjadi contoh pengembangan bahasa asing yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan daerah.
“Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat, sekaligus menjadi model pengembangan bahasa asing yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kemampuan bahasa asing merupakan langkah positif dalam meningkatkan daya saing global pelajar Indonesia. Namun, kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan keseimbangan dengan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang menjadi identitas bangsa.
“Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” pungkas Hetifah Sjaifudian.
