Jakarta, PR Politik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan secara lantang bahwa ideologi Pancasila wajib bertindak sebagai landasan utama dalam mengonstruksi draf pembangunan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi domestik diinstruksikan untuk sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kesejahteraan hulu-hilir, pemerataan pembangunan, serta penegakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan rakyat tanpa terkecuali.
Pesan ideologis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat membacakan amanat sakral pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Upacara khidmat tersebut digelar di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6).
Dalam pidatonya, Kepala Negara membedah arsitektur ekonomi berlandaskan Pancasila sebagai sebuah sistem yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta memperkokoh sendi persatuan nasional. Menurut analisis Presiden, perwujudan konkret dari draf teoretis tersebut salah satunya diimplementasikan melalui pembenahan total tata kelola sumber daya alam (SDA) demi kemakmuran rakyat banyak.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita. Untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang,” jelasnya mempertegas komitmen keberlanjutan (sustainability) antargenerasi.
Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa orientasi ekonomi Pancasila tidak boleh terjebak sekadar pada angka-angka pertumbuhan makro yang semu di atas kertas. Hasil pembangunan dituntut memberikan draf dampak rambatan (multiplier effect) yang nyata bagi stabilitas hidup masyarakat terbawah, mulai dari pemenuhan gizi anak-anak hingga jaminan perlindungan kaum pekerja.
“Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan,” urainya secara emosional memetakan kelompok rentan di sektor pangan.
Sektor ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian serius Presiden. Pemerintah berkomitmen mempertebal jaring pengaman sosial dan hukum guna menjamin kelayakan pendapatan buruh domestik.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambung mantan Patih Militer tersebut.
Dalam bagian lain amanatnya, Presiden Prabowo menyentil keras ketimpangan struktural masa lalu, di mana instrumen ekonomi dirasa belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional. Ia mengecam praktik-praktik kapitalistik sepihak yang hanya memperkaya segelintir elite (oligarki) serta membiarkan kekayaan bumi pertiwi dieksploitasi tanpa menyisakan nilai tambah domestik.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” cetusnya melayangkan kritik tajam terhadap model ekonomi ekstraktif masa lalu.
Guna memotong mata rantai ketergantungan tersebut dan mengunci kedaulatan ekonomi nasional secara absolut, pemerintah di bawah kepemimpinannya kini tengah menggeber penguatan tata kelola SDA secara agresif. Langkah taktis ini ditempuh melalui kombinasi kebijakan hilirisasi industri, pengetatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE), serta penunjukan pintu tunggal perdagangan.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya mengakhiri amanatnya.
Tepat di momentum Hari Lahir Pancasila ini, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal politik yang kuat bahwa draf haluan pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada khittah cita-cita luhur para pendiri bangsa (founding fathers). Penegakan Ekonomi Pancasila diklaim sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat, mandiri, berdaulat, dan sejahtera di panggung global.
sumber : Kemensetneg RI
