Banjarmasin, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) pada Selasa (18/6). Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti secara serius persoalan integritas dan kedisiplinan di tubuh kepolisian, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba oleh oknum aparat.
Dalam dialog bersama Kapolda Kalsel, Habib Aboe mengangkat kasus dugaan keterlibatan seorang Bhabinkamtibmas dari Polsek Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dalam penyalahgunaan narkoba. Ia secara tegas meminta kejelasan terkait langkah yang telah dan akan diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut.
“Ini sangat memprihatinkan. Seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan memberantas narkoba, justru malah terlibat. Saya minta penanganannya harus tegas dan transparan,” ujar Habib Aboe usai pertemuan.
Tak hanya itu, dari laporan yang diterimanya, Habib Aboe juga mengungkap adanya enam anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan internal. Hal ini, menurutnya, menjadi sinyal serius bagi institusi Polri untuk melakukan pembenahan mendalam.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan narkoba, apalagi di lingkungan penegak hukum. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Saya mendorong agar Polda Kalsel serius melakukan pembinaan dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas politisi PKS tersebut.
Menanggapi hal itu, jajaran Polda Kalsel menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkomitmen memproses setiap pelanggaran hukum secara adil, baik melalui jalur etik maupun pidana. Kepolisian juga mengklaim terus meningkatkan pengawasan internal dan memperkuat tes urine secara berkala terhadap seluruh anggota.
Habib Aboe menegaskan bahwa pembenahan internal merupakan hal mendesak yang harus dijalankan demi menjaga legitimasi Polri di mata publik.
“Polisi adalah representasi negara dalam menegakkan hukum. Jika oknumnya malah terlibat narkoba, bagaimana masyarakat bisa percaya? Maka dari itu, langkah tegas dan perbaikan sistem harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
