Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengeksekusi dan memanfaatkan alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Edo ini merespons paparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai penyaluran dana penanggulangan karhutla sebesar Rp760 miliar. Bantuan keuangan tersebut didistribusikan kepada tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan tingkat keparahan bencana.
Ia menegaskan bahwa pemda harus bergerak responsif agar suntikan dana tersebut dapat langsung dikonversi menjadi aksi taktis pemadaman, pemenuhan logistik operasional, mobilisasi relawan, hingga penguatan deteksi dini titik api baru.
“Pemda harus bergerak cepat. Anggaran yang sudah disalurkan pemerintah pusat jangan sampai mengendap atau terlambat digunakan, sementara masyarakat masih menghadapi dampak karhutla,” tegas Edo dalam keterangannya, Kamis (17/9).
Kendati menuntut akselerasi di lapangan, legislator PKB ini menggarisbawahi bahwa kecepatan eksekusi tidak boleh mengabaikan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Jangan sampai karena alasan percepatan kemudian aspek akuntabilitas diabaikan. Cepat itu penting, tetapi harus tetap transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran di tingkat pelaksana,” ujarnya.
Guna mengawal penggunaan dana kebencanaan bernilai fantastis tersebut, Edo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengintensifkan fungsi pengawasan dan pendampingan kepada seluruh jajaran pemda penerima dana hibah.
“Karena ini melibatkan anggaran yang cukup besar, Kemendagri harus melakukan pengawasan secara serius. Jangan hanya memastikan anggaran cepat tersalurkan, tetapi juga harus memastikan penggunaannya benar, sesuai peruntukan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Di samping itu, ia mengingatkan pemda agar tidak mengesampingkan aspek preventif dan edukasi publik agar penanganan bencana karhutla tidak selalu bersifat reaktif.
“Yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Pemerintah daerah harus memperkuat patroli, edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap wilayah yang rawan terbakar. Jangan sampai kita terus mengeluarkan anggaran untuk memadamkan api, tetapi pencegahannya tidak diperkuat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
