Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyusun cetak biru atau peta besar wilayah administratif seluruh Indonesia. Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan kejelasan batas-batas wilayah yang nantinya akan diatur dalam Undang-Undang.
“Memang ini agenda yang sudah kita amanatkan kepada Kemendagri agar mempersiapkan map (atau) blueprint dari batas-batas geospasial ataupun juga perbatasan-perbatasan dengan negara ataupun daerah lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang harus menjadi undang-undang atau apa yang perlu dilakukan dalam undang-undang,” ujar Dede kepada media di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem pengarsipan batas wilayah di lingkungan Kemendagri. Ia menilai, banyak laporan mengenai batas antar daerah yang masih belum jelas statusnya hingga kini.
“Kalau kita berbicara soal apakah sistem pengarsipan di Kemendagri itu perlu ditinjau, perlu diperbaiki, ya menurut saya memang banyak saat ini laporan-laporan mengenai tapal batas yang mungkin sampai saat ini belum jelas statusnya. Di beberapa daerah-daerah ada seperti itu ya,” tambahnya.
Menurut Dede, permasalahan tersebut sebagian besar dipicu oleh perbedaan teknologi dan mekanisme pengukuran antara masa lalu dan saat ini. Ia menjelaskan bahwa pengukuran di masa lalu tidak menggunakan teknologi satelit atau alat canggih seperti sekarang, sehingga pergeseran titik koordinat acapkali terjadi.
“Artinya, kalau zaman dulu itu belum menggunakan satelit atau alat-alat canggih sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah menggunakan alat canggih sehingga terkadang-kadang ada titik-titik yang bergeser,” pungkasnya.
Sumber: emedia.dpr.go.id
