Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI, Dede Macan Yusuf Effendi, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera membentuk Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Dirjen BUMD). Langkah ini dinilai penting agar pemerintah daerah mampu menggali dan mengembangkan potensi wilayah secara optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (Raker dan RDP) bersama Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025), Dede menyoroti kondisi lebih dari 60 persen dari sekitar 1.100 BUMD yang dinilai kurang sehat bahkan tidak sehat. Menurutnya, hal ini dipicu oleh ketidaksesuaian jenis BUMD dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerah masing-masing.
“Misalnya, daerah yang potensial di sektor pertanian dan peternakan malah membentuk BUMD Migas dan Energi. Ini jelas tidak tepat sasaran,” tegas Dede Yusuf.
Ia juga menyoroti peran sebagian BUMD yang justru hanya menjadi perantara proyek tertentu, bukan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dalam berbagai kunjungan kerjanya, Dede mengaku menemukan banyak BUMD yang gagal menyentuh kebutuhan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.
“BUMD malah tidak mau membantu UMKM karena sektor yang ditangani berbeda dengan usaha masyarakat setempat,” imbuhnya.
Melihat ketimpangan tersebut, Dede mengusulkan agar Kemendagri tidak sekadar menjadi pengawas dan pembina BUMD, tetapi juga harus aktif menyelaraskan pembentukan BUMD dengan potensi daerah.
Salah satu solusi konkret yang diajukan adalah pembentukan Dirjen BUMD di bawah struktur Kemendagri. Menurutnya, jika pilot project ini terbukti efektif, langkah selanjutnya adalah menyusun regulasi khusus dalam bentuk Undang-Undang BUMD.
“Kalau Dirjen BUMD bisa tepat sasaran dan mampu membina, maka langkah selanjutnya adalah menyusun UU BUMD yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Dede Yusuf.
Sumber: fraksidemokrat.com
