Jakarta, PR Politik – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik premanisme yang semakin meresahkan masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.
Rapat dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono, yang hadir mewakili Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Dalam forum ini, Komisi III menerima berbagai masukan, laporan, dan usulan dari para advokat yang aktif menangani kasus-kasus premanisme di tengah masyarakat.
Bimantoro menyatakan bahwa praktik premanisme adalah bentuk pelanggaran hukum serius yang harus ditindak secara sistematis. Hal ini, katanya, sejalan dengan arahan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti bersama seluruh anggota komisi.
“Premanisme bukan hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kami mendukung penuh seluruh aspirasi para advokat dalam melawan premanisme, dan Komisi III akan memastikan setiap aspirasi ditindaklanjuti,” ujar Bimantoro.
RDPU ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan penegak hukum sipil untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari intimidasi. Komisi III berkomitmen mengawal setiap rekomendasi hasil pertemuan ini, termasuk kemungkinan merumuskan kebijakan atau regulasi baru yang lebih tegas terhadap pelaku premanisme.
Perlu dukungan publik untuk memperkuat tekanan terhadap aksi premanisme di berbagai daerah, dan Komisi III membuka ruang kolaborasi untuk seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum dan ketertiban sosial.
Sumber: fraksigerindra.id
