Askweni Serap Aspirasi Masyarakat Selama Reses, Soroti Kekeringan, Ketidakadilan Guru PAI, dan Isu Sosial

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, menyerap berbagai aspirasi masyarakat selama masa reses yang berlangsung di sejumlah daerah. Dalam wawancara pada program PKS Legislatif Report, Askweni mengungkapkan komitmennya untuk menyuarakan berbagai isu yang disampaikan oleh warga, mulai dari ancaman kekeringan hingga persoalan sosial yang diakibatkan oleh narkoba dan kecanduan game online.

Askweni mencatat, masyarakat di beberapa wilayah menghadapi ancaman serius akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Warga setempat menyampaikan kebutuhan mendesak, seperti pembangunan sumur bor untuk mengatasi krisis air. Menanggapi hal ini, Askweni meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk memastikan penanganan bencana kekeringan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, Askweni juga menyoroti ketimpangan yang masih dirasakan oleh para Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajar di sekolah negeri. Menurutnya, para guru PAI belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR), yang merupakan hak yang sudah diterima oleh guru madrasah dan guru lainnya. “Pemerintah harus bertindak. Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan harus memberikan kejelasan dan memastikan tidak ada diskriminasi,” tegasnya.

Isu lain yang juga menjadi perhatian Askweni adalah pengurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah. Kebijakan tersebut, menurutnya, sangat memberatkan madrasah swasta yang selama ini bergantung pada dana BOS. Askweni mendesak Kementerian Agama untuk mengembalikan pencairan dana BOS seperti semula dan tidak menjadikan dana pendidikan sebagai objek efisiensi anggaran. “Kalau memang harus ada efisiensi, sebaiknya kurangi pos lain, jangan pendidikan,” ujarnya.

Askweni juga mengangkat isu sosial yang sangat meresahkan, seperti penyalahgunaan narkoba, maraknya judi online, pinjaman online ilegal, serta kecanduan game online di kalangan anak-anak. Ia menyampaikan bahwa banyak orang tua yang kesulitan mengendalikan anak-anak mereka yang mulai malas belajar karena terpengaruh game. “Pemerintah harus segera merumuskan regulasi khusus untuk mengatur dan membatasi dampak negatif dari game online,” ucapnya.

Baca Juga:  Komisi XII DPR RI Tegaskan Pencabutan Izin Perusahaan di Sumatera Harus Diikuti Penegakan Hukum Lingkungan

Komitmen Askweni untuk membawa aspirasi-aspirasi tersebut ke parlemen pun sangat jelas. Ia bertekad untuk mendorong kementerian terkait agar segera mengambil langkah konkret untuk menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat. Askweni berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan yang disampaikan oleh rakyat.

 

Sumber: fraksi.pks.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru