Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati menyatakan sependapat dengan gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur multiyears apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melampaui batas aman 3 persen.
Menurut Anis, kondisi defisit fiskal Indonesia saat ini memang perlu diwaspadai. Ia menilai ruang fiskal pemerintah semakin terbatas jika tidak diantisipasi dengan kebijakan penyesuaian anggaran yang tepat.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96% saja merupakan yang tertinggi pascareformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” ujarnya di sela-sela reses anggota DPR RI di Jakarta (3/7/2026).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga menilai potensi kenaikan defisit anggaran tidak hanya berasal dari kemungkinan lonjakan harga minyak mentah akibat konflik Iran-Israel-Amerika Serikat. Menurutnya, terdapat faktor lain yang juga berpotensi memberikan tekanan pada postur APBN 2026.
“Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 yang dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5%. Angka ini lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5%. Maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3%, karena target penerimaan pajak meleset,” katanya.
Anis menilai opsi penyesuaian anggaran pada program MBG cukup rasional mengingat besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut, yakni mencapai Rp335 triliun.
Selain itu, lembaga pemeringkat internasional juga menyoroti potensi dampak fiskal dari program tersebut. Ia menyebut Fitch Ratings menilai program MBG berpotensi memberikan tekanan terhadap belanja negara yang pada akhirnya dapat memperlebar defisit fiskal.
“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menekankan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi potensi pelebaran defisit baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.
“Sebelumnya Moody’s Investor Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Ratings yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9% pada tahun 2026, di atas target APBN 2,69%,” katanya.
Menurut Anis, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang paling minimal bagi masyarakat.
“Menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah, seperti BBM, LPG, atau listrik, akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih. Sehingga pilihan memangkas atau melakukan penyesuaian program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears,” paparnya.
