Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), An’im Falachuddin, mengingatkan pihak syarikah di Arab Saudi untuk segera mengantisipasi potensi kepadatan jemaah di Mina pasca pembatalan skema tanazul atau pemulangan lebih awal jemaah ke Mekkah setelah melontar jumrah aqabah pada penyelenggaraan haji tahun 2025.
“Kami minta syarikah segera mengantisipasi potensi kepadatan di Mina. Ketersediaan tenda harus mampu menampung seluruh jemaah haji Indonesia,” ujar Kiai An’im, sapaan akrabnya, Kamis (5/6/2025).
Sebagai anggota Tim Pengawas Haji DPR, Kiai An’im menyoroti keterbatasan kapasitas tenda dan fasilitas penunjang lainnya di kawasan Mina yang dinilai masih sering menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi jemaah haji reguler.
“Antrian penggunaan toilet misalnya, menjadi salah satu persoalan klasik yang harus diantisipasi. Kami berharap tahun ini tidak terjadi antrian panjang yang menyulitkan jemaah,” imbuhnya.
Kiai An’im juga mengimbau agar para jemaah haji lebih bijak dalam menggunakan fasilitas umum yang tersedia. Ia meminta agar toilet digunakan pada waktu-waktu yang tidak terlalu padat, serta digunakan secara efisien demi kenyamanan bersama.
“Gunakan toilet di waktu-waktu yang tidak terlalu padat dan jangan terlalu lama di dalam agar tidak menimbulkan antrian. Selain itu, jemaah lansia atau yang memiliki keterbatasan fisik harus diberikan prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya ketaatan terhadap jadwal pelontaran jumrah yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Kiai An’im meminta agar jemaah tidak melontar secara mandiri, melainkan mengikuti arahan dari pendamping dan petugas kelompok.
“Jarak antara lokasi pelontaran jumrah dan tenda cukup jauh, dan bentuk tenda di Mina cenderung seragam. Untuk menghindari tersesat, ikuti aturan dan arahan dari petugas,” katanya.
Ia juga berharap agar para petugas haji Indonesia di lapangan dapat bekerja secara aktif dalam memantau dan mengarahkan pergerakan jemaah selama berada di Mina. Hal ini dinilai krusial demi menjaga keamanan dan kelancaran ibadah para jemaah haji.
Sebelumnya, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan bahwa pembatalan skema tanazul merupakan keputusan resmi otoritas Arab Saudi yang didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kenyamanan seluruh jemaah haji.
Sumber: fraksipkb.com
