Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief, menilai alokasi anggaran Rp 50 miliar dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk penanganan bencana di Sumatera pada sektor pendidikan masih jauh dari mencukupi. Ia meminta pemerintah meningkatkan alokasi dana tersebut hingga 10 kali lipat agar sesuai dengan skala kebutuhan di tiga provinsi terdampak.
“Saya cukup kaget ketika mendengar bantuan yang dikeluarkan hanya Rp 50 miliar. Untuk bencana sebesar ini, anggaran itu sangat kecil. Saya sepakat jika dinaikkan minimal 10 kali lipat, karena cakupannya mencakup tiga provinsi dan sejumlah perguruan tinggi yang juga terdampak,” ujar Habib Syarief dalam rapat Komisi X DPR dengan Kemendikti Saintek, Senin (8/12/2025).
Habib Syarief menjelaskan bahwa kondisi di lapangan masih berada pada tahap darurat, terutama terkait kebutuhan air bersih dan sanitasi. Ia menyebut teknologi penyaringan seperti ICB dan green ultrafiltration baru mampu menjangkau sekitar 20 persen wilayah terdampak.
“Kami mendapat laporan bahwa banyak masyarakat terpaksa meminum air banjir demi menyambung hidup. Ini situasi sangat berbahaya. Air bersih layanan dasar yang tidak bisa ditunda, termasuk untuk fasilitas kesehatan, posko, dapur umum, dan perguruan tinggi terdampak,” tegasnya.
Ia juga meminta penguatan dapur umum yang hingga kini sebagian besar masih bergantung pada lembaga kemanusiaan.
Di sisi lain, Habib Syarief menilai kebutuhan pendampingan psikologis bagi warga terdampak bersifat mendesak. Menurutnya, trauma bencana dapat berlangsung panjang dan bahkan melewati waktu satu tahun.
“Kami menerima laporan bahwa trauma masyarakat sudah mencapai tingkat berat. Bahkan ada warga yang merasa tidak lagi memiliki harapan hidup. Ini alarm serius bagi pemerintah,” ujarnya.
Ia turut mendorong pemberian beasiswa darurat serta pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di wilayah terdampak bencana. “Untuk tahun ini, mahasiswa di daerah bencana harus dibebaskan dari UKT. Ini bukan situasi normal,” katanya.
Berdasarkan data Kemendikti Saintek, terdapat 60 perguruan tinggi yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Aceh menjadi daerah dengan jumlah perguruan tinggi terdampak terbanyak, yakni 31 kampus. Di Sumatera Utara sebanyak 14 kampus terdampak, sementara di Sumatera Barat terdata 15 kampus.
Sebagian besar kegiatan belajar mengajar terhenti akibat akses yang terputus dan kerusakan pada lokasi kampus. “Banyak fasilitas pembelajaran seperti komputer dan laptop yang rusak. Fasilitas penunjang seperti laboratorium dan lapangan juga banyak yang ambruk,” kata Habib Syarief.
Untuk jangka panjang, ia menilai perlu adanya integrasi kurikulum kebencanaan agar dunia pendidikan lebih siap menghadapi situasi serupa. Ia mengapresiasi kontribusi BRIN dalam menyediakan data saintifik kebencanaan, namun menegaskan pentingnya pusat kajian dan laboratorium kebencanaan terpadu lintas kementerian.
