Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera melakukan diversifikasi portofolio investasi agar manfaat pengelolaan dana haji dapat dirasakan lebih luas oleh jamaah Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan Sigit Purnomo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam rapat tersebut, legislator Fraksi PAN itu menyoroti komposisi investasi BPKH yang hingga kini masih didominasi oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara itu, instrumen investasi lain seperti emas, sukuk korporasi, maupun reksa dana syariah dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami mendorong BPKH agar bisa mempercepat diversifikasi investasi, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umrah, seperti sektor akomodasi, transportasi, dan katering, serta infrastruktur pendukung di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi,” ujar Sigit Purnomo.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III tersebut menilai diversifikasi investasi menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekosistem layanan haji dan umrah Indonesia pada masa mendatang.
Menurutnya, dana haji yang dikelola BPKH tidak hanya harus menghasilkan imbal hasil secara finansial, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi jamaah melalui penguatan layanan pendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Sigit Purnomo menegaskan pentingnya menerapkan filosofi “dari kita, oleh kita, untuk kita” dalam pengelolaan dana haji. Dengan demikian, hasil investasi yang diperoleh dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, khususnya calon jamaah haji dan umrah.
“Kita berharap melalui sektor ini ada hasil yang signifikan. Kalau kita pakai istilah lama, dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita berharap ada upaya memperkuat kemandirian ekosistem layanan haji dan umrah kita sendiri,” tegasnya.
Selain menyoroti strategi investasi, Sigit Purnomo juga mendukung agenda penguatan kelembagaan BPKH agar semakin adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi serta perkembangan regulasi.
Menurutnya, penambahan modal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta revisi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pengelolaan dana haji nasional.
“Terkait pengembangan kelembagaan BPKH, meliputi penambahan modal, kepentingan institusional, serta revisi Renstra dan RKT agar selaras dengan dinamika ekonomi serta regulasi. Kami menyampaikan apresiasi kepada Ketua Badan Pelaksana BPKH atas penjelasan yang menunjukkan bahwa tugas dan fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik,” kata Sigit Purnomo.
Ia menambahkan, Fraksi PAN DPR RI akan terus mendorong pengelolaan dana haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.
Melalui penguatan investasi strategis serta pembangunan ekosistem layanan haji dan umrah yang mandiri, Sigit Purnomo berharap manfaat dana haji dapat dirasakan lebih luas sekaligus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.
