Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI asal Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, menyoroti serius persoalan kerusakan jalan nasional di daerahnya saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Senin (17/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V, Lasarus, tersebut membahas evaluasi implementasi APBN 2025 serta rencana program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Syauqie mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah berjalan. Namun, ia mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah masih menghadapi kondisi jalan nasional rusak terparah di Indonesia.
“Kami tentu mengapresiasi kinerja dan program yang telah diberikan kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Namun saat ini Kalteng tercatat sebagai provinsi dengan kondisi jalan nasional rusak terpanjang, yaitu 191,56 KM,” ujar Syauqie.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kondisi kerusakan jalan nasional di Kalimantan Tengah meliputi:
-
185,20 KM jalan agregat pada tujuh ruas
-
552,86 KM jalan aspal dengan lebar hanya enam meter
-
76 titik rawan longsor pada sepuluh ruas jalan
-
Enam ruas jalan rawan banjir
“Kami menilai ada ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Ini harus menjadi perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum,” tegas politisi muda asal Kalteng tersebut.
Syauqie menekankan bahwa kerusakan jalan tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang, hilirisasi hasil alam, serta menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut Syauqie, pada APBN 2026 tidak tersedia alokasi anggaran pembangunan jalan nasional untuk Kalimantan Tengah.
“Yang tersedia di 2026 hanya anggaran reservasi jembatan, jalan, dan pengawasan. Untuk pembangunan jalan nasional tidak ada anggaran, padahal banyak ruas yang sudah berubah jadi bubur,” jelasnya saat menanggapi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.
Menutup keterangannya, Syauqie menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih terhadap Kalimantan Tengah.
“Kalau bicara pembangunan, Kalteng juga Indonesia. Tidak boleh ada ketimpangan infrastruktur di negeri ini,” ujarnya.
