Jakarta, PR Politik – Komisi I DPR RI menyoroti pentingnya aspek kesejahteraan prajurit dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Elita Budiati, saat melakukan kunjungan spesifik ke Korem 162/Wira Bhakti di Mataram, NTB, Rabu (26/11/25).
Elita menyampaikan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan prajurit merupakan salah satu fokus utama yang terus diperjuangkan Komisi I DPR. Termasuk dalam pembahasan terkait rencana kebijakan negara mengenai pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.
“Rencana pengiriman 20 ribu personel ke Gaza bukan hal sederhana. Itu membutuhkan keputusan politik negara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Presiden harus ada persetujuan DPR juga,” ujar Elita kepada wartawan usai pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, jika negara memutuskan untuk menugaskan prajurit ke luar negeri, maka kesejahteraan—baik prajurit yang berangkat maupun keluarga yang ditinggalkan—harus menjadi prioritas utama. “Jangan hanya mereka dikirim tugas, tetapi kesejahteraan mereka juga harus dipikirkan, termasuk keluarga yang ditinggalkan,” tegasnya.
Elita mengungkapkan bahwa isu kesejahteraan prajurit menjadi agenda rutin dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Menteri Pertahanan serta para pimpinan tiga matra TNI. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah persoalan perumahan prajurit. “Tugas TNI sangat berat, tapi coba kita lihat kondisi asrama dan rumah mereka. Banyak yang tidak layak,” katanya.
Komisi I DPR juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah prioritas, seperti Sorong dan Papua pada Desember mendatang, untuk meninjau langsung kondisi kesejahteraan prajurit di lapangan. “Banyak sekali tentara kita yang bertugas di Papua. Kita ingin melihat sejauh mana kesejahteraan mereka benar-benar dijamin negara. Jangan sampai tenaga mereka diambil, nyawa mereka terancam, tapi kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Itu namanya zolim,” tegas Elita.
Selain itu, Elita menyatakan bahwa Komisi I secara konsisten mendorong peningkatan alokasi anggaran TNI dalam pembahasan APBN, khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. “Dalam setiap pembahasan anggaran, Komisi I selalu mensupport usulan dari tiga matra, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, termasuk perumahan,” ungkapnya.
Di akhir pernyataan, Elita menekankan bahwa pemenuhan kesejahteraan prajurit bukan sekadar persoalan finansial, melainkan elemen penting dari kesiapsiagaan dan kehormatan institusi pertahanan negara. “Ini adalah wujud komitmen kita bahwa prajurit yang menjaga NKRI harus mendapatkan hak dan perlindungan terbaik dari negara,” pungkasnya.
