Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyoroti utang Bahan Bakar Minyak (BBM) TNI Angkatan Laut kepada Pertamina sebesar Rp3,2 triliun yang dinilai mencerminkan lemahnya sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional di tubuh pertahanan nasional.
“Ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan,” tegas Amelia dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Ia mempertanyakan apakah Kemenhan telah menyusun ulang sistem penggunaan BBM operasional TNI secara lebih efisien, misalnya dengan pendekatan kuota atau sistem barcode tracking untuk menghindari pemborosan dan utang berulang di masa depan.
Amelia juga menyoroti pengawasan jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan 3 yang rawan pelanggaran hukum laut serta aktivitas kapal asing. Ia mempertanyakan efektivitas interoperabilitas antara TNI AL, TNI AU, Bakamla, dan institusi lain dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
“Sejauh mana koordinasi antarlembaga dalam menghadapi pelanggaran hukum laut oleh kapal militer asing di wilayah strategis kita?” ujarnya.
Tak hanya itu, Amelia menyoroti rencana ambisius pembentukan 100 batalyon infanteri teritorial yang dinilai rawan memicu resistensi jika tidak dikawal dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah sensitif secara sosial dan historis.
“KSAD harus menjamin tidak akan ada gesekan antara prajurit TNI dan masyarakat sipil,” katanya.
Di tengah dominasi media sosial, Amelia juga menekankan pentingnya strategi komunikasi publik dari TNI AD terkait kehadiran militer di ruang sipil. Ia mengingatkan bahwa tanpa komunikasi yang tepat, keberadaan militer bisa disalahartikan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merusak citra TNI.
“TNI harus mengantisipasi munculnya narasi negatif yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
