Jakarta, PR Politik (19/11) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendorong Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk lebih proaktif dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang transparan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan isu-isu strategis seperti Pilkada 2024.
“Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah, KIP harus mampu menjawab pertanyaan publik yang sering muncul, seperti ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan?” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan KIP, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Amelia Anggraini menegaskan, keterbukaan informasi menjadi lebih krusial mengingat rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025. Menurutnya, transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara.
“Tanpa keterbukaan dan edukasi yang proaktif, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat,” tandas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII tersebut, yang mencakup Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga.
Amelia berharap KIP memastikan setiap proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kecuali data yang terkait dengan keamanan dan pertahanan negara, semua alokasi dana APBN harus diinformasikan secara jelas, termasuk progres proyek dan dampaknya bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana kehumasan di kementerian dan lembaga negara agar benar-benar difokuskan untuk edukasi publik, bukan sekadar membangun citra.
“Jangan sampai, saya tekankan sekali lagi, jangan sampai, APBN digunakan untuk membayar buzzer atau influencer demi melindungi citra pimpinan kementerian/lembaga saat mendapat kritik. Semoga hal itu tidak pernah terjadi,” tegas Amelia.
Dengan dorongan ini, Amelia berharap KIP dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan informasi yang relevan dan akuntabel tersampaikan kepada masyarakat, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Muh Haris PKS Dorong Percepatan Jaringan Gas Nasional untuk Swasembada Energi
Sumber: fraksinasdem.org
