Ahmad Yohan: Inpres Koperasi Merah Putih Tonggak Baru Perlindungan Nelayan

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Yohan | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ahmad Yohan, menilai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai tonggak penting dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Indonesia.

“Inpres 9 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menjadi milestone berikutnya yang wajib kita optimalkan untuk semakin meningkatkan taraf hidup nelayan kita,” tegas Yohan dalam pernyataan resminya, Senin (28/4/2025).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki payung hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk melindungi nelayan. Pemerintah pusat maupun daerah pun, lanjutnya, telah menjalankan sejumlah kebijakan, program, dan penganggaran demi mendukung sektor perikanan. Namun, kehadiran Inpres KDMP diyakini menambah dimensi kelembagaan dan kemitraan usaha yang lebih konkret sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.

“Upaya-upaya tersebut juga didukung langkah-langkah yang secara paralel dilakukan para pemangku kepentingan termasuk HNSI,” ujarnya.

Menanggapi langkah teknis implementasi Inpres tersebut, Wakil Ketua Umum DPP HNSI lainnya, Agus Suherman, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi nasional untuk memetakan desa-desa berbasis sektor perikanan. Konsolidasi ini melibatkan seluruh jajaran HNSI dari tingkat pusat hingga daerah.

“Koperasi adalah soko guru perekonomian rakyat. Jadi inisiatif Bapak Presiden dengan KDMP tentunya harus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan ekonomi rakyat. Di sektor perikanan, nelayan kecil harus menjadi prioritas utama,” kata Agus.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi Inpres tersebut sangat bergantung pada pendekatan teknis yang matang dan aspiratif.

“Ada istilah ‘the devil is in the details’. Artinya turunan teknis memegang peranan kunci untuk kesuksesan sebuah kebijakan,” ujarnya.

Baca Juga:  Habib Aboe Bakar Bersam BKSAP Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dengan 2.000 koperasi di antaranya berasal dari penguatan 20.000 kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan. Agus menyebut target tersebut sebagai “pekerjaan kolosal” yang memerlukan kolaborasi luas dari berbagai pihak.

“HNSI akan membantu menyerap seluruh aspirasi nelayan di seluruh desa pesisir kita. Insya Allah dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, niat mulia ini dapat mewujudkan tujuannya,” pungkas Agus.

 

Sumber: fraksipan.com