Jakarta, PR Politik — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti permasalahan mengendapnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp234 triliun di bank. Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat banyak pemerintah daerah yang justru meminta tambahan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Ahmad Doli menjelaskan bahwa aspirasi dari daerah selama ini adalah adanya penambahan dana untuk memperkuat program pembangunan, namun faktanya justru terdapat anggaran besar yang tidak terserap dan disimpan di rekening perbankan. Ia mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta para kepala daerah untuk membahas persoalan ini secara terbuka.
“Agar bisa mendudukkan masalah. Jangan-jangan kepala daerah belum tahu ada anggaran tak terserap mencapai Rp234 triliun,” ujar Doli, dikutip dari Antara, Jumat (24/10/2025).
Politisi Partai Golkar itu menilai data yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya cukup mengejutkan dan perlu segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia menekankan bahwa transparansi dan koordinasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan anggaran publik dapat tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jika tidak cepat di-clear-kan, bisa memunculkan tafsir lain di publik. Anggaran itu kenapa tidak bisa dipakai,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan deposito terbesar, mencapai Rp14,6 triliun.
Purbaya menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh keterbatasan dana, melainkan oleh keterlambatan eksekusi program di tingkat daerah. Ia pun menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja agar roda perekonomian daerah dapat terus bergerak dan manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.
