Jakarta, PR Politik (18/11) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat mitigasi bencana secara serius, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan ini mulai sering terjadi.
Abdul Fikri menyoroti posisi Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire, sehingga rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Belakangan ini, ancaman cuaca ekstrem juga meningkatkan potensi bencana lain di luar aktivitas vulkanik.
“Kami harapkan pemerintah melalui BNPB mengoptimalkan sinergi dengan lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, dan lain sebagainya, untuk memperkuat pelaksanaan mitigasi bencana,” ujar Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/11/2024).
Menurut legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini, selama ini anggaran kebencanaan lebih banyak dialokasikan untuk Dana Siap Pakai (DSP) atau dana on call yang baru dicairkan setelah bencana terjadi.
“Mitigasi selama ini kurang terasa. Sebagian besar anggaran fokus pada dana siap pakai yang baru turun ketika ada bencana. Kami mendorong penguatan lembaga BNPB melalui koordinasi yang lebih erat dengan kementerian/lembaga terkait,” jelasnya.
Fikri juga mengingatkan pentingnya peran BNPB untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi tanggap bencana kepada masyarakat.
“Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini penting agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana. Dengan begitu, risiko dan jumlah korban jiwa dapat diminimalkan saat bencana terjadi,” ungkap Fikri.
Selain itu, Fikri mengusulkan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
“Revisi UU diperlukan agar regulasi yang ada sesuai dengan tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks di masa kini dan mendatang,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
