Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menekankan pentingnya perbaikan dan integrasi data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI bersama Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Puteri menyoroti bahwa masih banyak UMKM yang belum terjangkau program pendampingan maupun akses pembiayaan karena tidak adanya sistem basis data yang terintegrasi antar instansi. “Kita sangat berharap dengan adanya ketentuan ini, juga ada perbaikan dalam database UMKM. Tentu yang terintegrasi—meliputi legalitasnya, kompetensi SDM, hingga aspek pemasaran dan perpajakannya,” ujar Legislator Dapil Jawa Barat VII itu.
Menurutnya, saat ini sering terjadi tumpang tindih pendampingan terhadap UMKM yang sama oleh berbagai lembaga, sementara sebagian besar UMKM lainnya justru luput dari perhatian. Ia menegaskan bahwa hal ini menjadi hambatan besar dalam pemerataan program.
Puteri pun mendorong agar RPOJK turut mendorong terbentuknya satu basis data UMKM nasional yang komprehensif dan dapat digunakan bersama oleh pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta OJK. “Kita berharap nanti akan ada database yang seragam dari tingkat kabupaten/kota hingga ke kementerian dan OJK, sehingga penyaluran bantuan bisa lebih efektif dan adil,” ujarnya.
Menanggapi Pasal 3 dalam draf RPOJK yang menyebutkan koordinasi antara BUMN dan kementerian/lembaga, Puteri menggarisbawahi bahwa tantangan koordinasi data antarinstansi juga perlu segera diatasi.
“Koordinasi itu barang mahal di negara ini. Kita tahu pertukaran data antar lembaga sering tidak berjalan lancar. Tapi ini harus dicari jalan keluarnya, agar pelaku UMKM bisa benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini,” pungkas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Sumber: emedia.dpr.go.id
