Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memberikan kepastian harga bagi petani. Dengan HPP yang lebih tinggi, petani akan mendapatkan harga yang lebih layak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus menanam padi. Ini selaras dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo yang menargetkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani sebagai prioritas nasional,” ungkap Johan dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
Johan juga menekankan pentingnya strategi optimalisasi serapan gabah oleh Perum Bulog agar kebijakan ini berdampak nyata bagi petani di lapangan. Ia menilai, tanpa serapan maksimal oleh Bulog, kenaikan HPP berisiko hanya menguntungkan tengkulak dan penggilingan swasta.
“Bulog harus menyerap gabah secara maksimal, terutama selama periode panen Januari hingga April 2025. Hal ini untuk menjaga harga tetap stabil dan memastikan petani mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini,” tegas Johan.
Meski demikian, Johan mengingatkan bahwa kenaikan HPP berpotensi memicu kenaikan harga beras di pasar. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah dan Bulog menyiapkan strategi stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Jika harga beras naik terlalu tinggi akibat kenaikan HPP, daya beli masyarakat bisa terpengaruh. Bulog harus lebih agresif dalam melakukan intervensi pasar, terutama menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional,” jelasnya.
Johan menyarankan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras.
“Pertama, fleksibilitas harga beli Bulog agar dapat bersaing dengan pasar dan tidak kalah dengan tengkulak. Kedua, percepatan pembayaran kepada petani agar mereka tidak dirugikan oleh proses administrasi yang lambat. Ketiga, peningkatan kapasitas pengeringan dan penyimpanan gabah di sentra produksi agar petani tidak kesulitan menjual hasil panennya. Keempat, intervensi pasar yang tepat waktu oleh Bulog dengan melepas stok beras untuk menekan harga jika terjadi lonjakan di pasar,” papar Johan.
Baca Juga: Dukungan Ahmad Heryawan terhadap Regulasi Akses Media Sosial bagi Anak-Anak
Ia juga menyoroti pentingnya akses petani terhadap fasilitas pengeringan gabah dan distribusi pupuk bersubsidi. Menurut Johan, infrastruktur ini akan memaksimalkan dampak positif dari kebijakan HPP.
“Kita harus memastikan bahwa petani tidak hanya mendapatkan harga yang lebih baik, tetapi juga didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus memudahkan akses mesin pengering dan pupuk bersubsidi agar produksi tetap optimal,” tambahnya.
Komisi IV DPR RI, lanjut Johan, akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo dalam membangun kemandirian pangan nasional.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini, tetapi juga meminta agar eksekusinya dilakukan dengan baik. Jangan sampai petani dirugikan karena implementasi yang tidak efektif. Bulog harus bekerja maksimal, dan pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan harga beras yang stabil,” pungkas Johan.
Sumber: fraksi.pks.id
