Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Aqib Ardiansyah, menyoroti sejumlah isu krusial dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (3/2/2025). Raker ini membahas Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta masalah Domestic Market Obligation (DMO), penambangan ilegal, dan pengawasan proyek strategis nasional.
Aqib Ardiansyah menekankan pentingnya memasukkan klausul tegas terkait DMO dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi sebelum melakukan ekspor. “Klausul DMO harus menjadi prioritas dalam revisi undang-undang ini agar kita tidak hanya mengandalkan ekspor, tetapi juga menjaga ketersediaan energi untuk masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aqib juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya penambangan ilegal yang masih terjadi di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa penambangan ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan. “Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak penambangan ilegal. Ini adalah masalah serius yang harus segera diatasi,” tegasnya.
Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan Tekankan Pentingnya Pemagangan ke Jepang bagi Peserta
Lebih lanjut, Aqib Ardiansyah meminta agar pengawasan terhadap proyek strategis nasional diperketat. Ia menilai bahwa pengawasan yang baik akan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan agar proyek strategis nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Raker ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral, serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor tersebut. Aqib Ardiansyah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sumber: fraksipan.com
