Surahman Hidayat Soroti Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Mataram

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik (30/12) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka IWAS (22), seorang pria difabel tunadaksa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kasus ini semakin mengkhawatirkan dengan bertambahnya jumlah korban, yang kini mencapai 17 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Berkas perkara telah selesai dilengkapi oleh Polda NTB dan saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).

Surahman menekankan bahwa kasus dugaan pelecehan seksual ini terus menjadi perhatian publik, dan proses penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan. “Saya berharap proses penegakan hukum atas kasus ini dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan Kejaksaan Tinggi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang telah sigap menangani kasus ini. Proses penyidikan dan penyelidikan yang relatif cepat menunjukkan komitmen Polri dalam menangani kasus ini dengan serius. “Saya mengapresiasi kinerja Polda NTB yang sigap melakukan penyidikan dan penyelidikan atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh IWAS. Bahkan Polda NTB sampai membuka posko pengaduan dan layanan nomor hotline untuk mengungkap kasus ini,” imbuh Surahman.

Surahman berharap proses hukum selanjutnya di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, namun tetap harus hati-hati mengingat kasus ini melibatkan dua kelompok rentan: perempuan sebagai korban dan penyandang disabilitas sebagai tersangka. “Semoga proses hukum kasus ini berjalan sebaik-baiknya. Harus tetap hati-hati dalam menangani kasus ini serta harus dapat dipastikan terpenuhinya hak-hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan,” tuturnya.

Baca Juga:  Putri Zulkifli Hasan Kritik Tambang Nikel PT Gag Nikel: “Jangan Rusak Surga Dunia”

Baca juga: Anis Byarwati Sebut Libur Nataru Tak Cukup Kuat Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2024

Ia menekankan pentingnya pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain, serta kerahasiaan identitas korban. Selain itu, pemulihan korban berupa rehabilitasi mental dan sosial juga harus diperhatikan. Di sisi lain, hak tersangka sebagai penyandang disabilitas juga perlu diperhatikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Surahman berharap kasus serupa tidak terulang di masa depan, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. “Selain upaya penegakan hukum seadil-adilnya, agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, dibutuhkan keseriusan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pencegahan, antara lain berupa edukasi, menyediakan sarana dan prasarana publik yang aman dan nyaman, serta dilengkapi dengan CCTV,” pungkasnya.

 

Sumber: fraksi.pks.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini