Jakarta, PR Politik – Ketua Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, melontarkan kecaman keras terhadap aktivitas eksploitasi nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang telah menggunduli lebih dari 500 hektare hutan. Ia menilai kegiatan tersebut melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pulau Kecil.
“Raja Ampat adalah warisan dunia, bukan ruang kompromi untuk investasi yang abai terhadap lingkungan,” tegas Putri Zulkifli Hasan.
Putri mengapresiasi langkah Menteri ESDM yang menghentikan sementara operasi tambang nikel di kawasan tersebut, tetapi ia menekankan bahwa penghentian semata belum memadai. Ia mendorong audit menyeluruh atas izin tambang, dokumen Amdal, serta kesesuaian zonasi aktivitas.
“Jika melanggar UU, izin harus dicabut, bukan hanya dihentikan sementara,” ujar Putri.
Lebih jauh, Putri menegaskan bahwa transisi energi harus berjalan secara adil, lestari, dan berpihak pada masa depan bangsa. Menurutnya, kerusakan alam Raja Ampat demi keuntungan jangka pendek bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Transisi energi harus adil, lestari, dan berpihak pada masa depan. Jangan rusak surga dunia hanya demi keuntungan sesaat,” tegas Putri.
Kasus ini, ungkapnya, kembali menegaskan pentingnya menempatkan aspek lingkungan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional guna memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan generasi mendatang.
Sumber: fraksipan.com
