Jakarta, PR Politik – Publikasi kinerja birokrasi kerap menuai skeptisisme publik apabila hanya dibungkus narasi seremonial tanpa menunjukkan manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh warga di daerah. Komunikasi publik negara semestinya bertumpu pada transparansi data lapangan dan akuntabilitas hasil pembangunan, bukan sekadar polesan citra elite.
“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Puji Hartoyo, saat mengingatkan pentingnya komunikasi dua arah dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11).
Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Mey Rany Wahida Utami, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan publikasi capaian dua tahun pemerintahan melalui situs resmi, media sosial, hingga videotron dengan mengkolaborasikan data teknis kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim kehumasan.
Ia menilai kedekatan Pemda dengan masyarakat menjadi kunci utama untuk menerjemahkan capaian dua tahun pemerintahan di tingkat pusat agar relevan dengan kebutuhan lokal, sebagaimana telah dipraktikkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemkab Karangasem pada sektor pendidikan.
“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujarnya.
Guna memperkaya materi sosialisasi capaian dua tahun pemerintahan di daerah, forum tersebut membeberkan sederet data terverifikasi lintas sektor, termasuk progres pembangunan Jembatan Garuda oleh Satgas TNI AD yang dipaparkan Kolonel Infanteri Andrian Siregar. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah rampung dari target 5.302 unit—dengan 1.898 unit masih dikerjakan—yang memberi manfaat bagi sekitar tujuh juta warga serta menghubungkan 13.732 desa/kelurahan.
“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkapnya.
Selain konektivitas wilayah dan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat yang dipaparkan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ardhyta Agus Setiawan, Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto turut merinci capaian dua tahun pemerintahan di bidang pangan berupa produksi beras nasional 2025 sebesar 34,69 juta ton serta cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per September 2026.
sumber : Kemendagri















